MUARO JAMBI, MATAJAMBI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi terus berupaya meningkatkan kualitas pengawasan dan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui kunjungan kerja konsultasi dan koordinasi ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kunjungan yang berlangsung di Ruang Rapat Gili Tangkong Kantor BKAD Provinsi NTB tersebut disambut langsung oleh Sekretaris BKAD NTB, Muhammad Baihaki, bersama jajaran pejabat terkait.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya DPRD Muaro Jambi dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efektif, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi dari Fraksi Golkar, Muhammad Ridho, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memperluas wawasan serta memperkuat koordinasi antardaerah dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
“Kunjungan ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi antar pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien,” ujar Muhammad Ridho, Selasa (12/5/2026).
Menurut politisi Golkar tiga periode tersebut, pertukaran pengalaman dan praktik terbaik antar daerah sangat penting dalam mendukung terciptanya sistem pengelolaan keuangan yang semakin profesional dan berkualitas.
Dalam pertemuan tersebut, BKAD Provinsi NTB memaparkan berbagai mekanisme pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait sistem pengeluaran kas dalam akuntansi pemerintahan.Materi yang disampaikan mencakup prosedur administrasi pengeluaran kas, mekanisme penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Membayar (SPM), hingga Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Sekretaris BKAD NTB, Muhammad Baihaki, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berfokus pada proses pencairan anggaran, tetapi juga harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap aturan, serta validitas dokumen sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah.
“Setiap proses pengeluaran kas harus dilaksanakan secara tertib administrasi, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku agar tercipta tata kelola keuangan yang akuntabel,” jelas Baihaki.
Ia juga menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan regulasi dan transformasi digital dalam sistem pemerintahan modern.
Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik
Selain mendalami aspek teknis pengelolaan keuangan, rombongan DPRD Muaro Jambi juga berdiskusi mengenai sistem pengawasan internal serta strategi meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran daerah.